PN Ungaran Tolak Praperadilan Kasus Dugaan Pemalsuan Surat, Pelapor Minta Proses Pidana Berlanjut

Hubertus Boedhy Koeswharto, S.H (pelapor)
Reporter: Alfito | Editor: M Ali B

UNGARAN,KABARKS.COM — Pengadilan Negeri (PN) Ungaran menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yohanes Sugiwiyarno terkait perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Unr. Putusan ini menjadi babak baru dalam kelanjutan perkara dugaan pemalsuan surat yang ditangani Polres Semarang.

Pelapor kasus tersebut, Hubertus Boedhy Koeswharto, S.H., atau yang akrab disapa Budhi Lahong, mengapresiasi langkah tegas kepolisian. Pihaknya meminta agar proses pidana pokok perkara segera dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Namun, jika dalam sidang pokok perkara nanti yang bersangkutan mampu membuktikan tidak bersalah, kita tetap harus menghormati apa pun keputusannya," ujar Budhi, Selasa (13/10/2026).

Menurut Budhi, kasus ini harus menjadi pembelajaran penting bagi organisasi advokat. Ia menekankan agar organisasi lebih cermat dalam proses rekrutmen serta memastikan legalitas dokumen persyaratan calon advokat terpenuhi secara sah.

"Profesi advokat menuntut integritas tinggi. Karena itu, persoalan dokumen yang diduga tidak benar ini harus diuji secara serius melalui mekanisme peradilan, bukan disimpulkan hanya berdasarkan asumsi," tambahnya.

Pentingnya Uji Keabsahan Dokumen
Senada dengan pelapor, Risandi Nusbar, S.H., yang hadir sebagai saksi pelapor, menyoroti pentingnya pembuktian keabsahan dokumen dalam perkara ini. Ia mengingatkan bahwa setiap keterangan atau dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata.

"Kami berharap proses pidana dapat terus berlanjut ke persidangan agar pengadilan dapat menguji fakta dan bukti secara terbuka dan terang benderang," kata Risandi.

Risandi menambahkan, pihaknya membuka ruang konsultasi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perkara ini, terutama jika nantinya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kendati permohonan praperadilan Yohanes Sugiwiyarno telah ditolak, jalannya sidang pokok perkara tetap akan bersandar pada alat bukti dan fakta persidangan yang utuh. 

Secara hukum, penolakan praperadilan hanya menyatakan keabsahan prosedur formal kepolisian, dan bukan merupakan putusan akhir yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana yang disangkakan.(*)

0 Komentar