Laporan : Alfito D
KAB. SEMARANG, KABAR KS. com - Usulan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk pembangunan insfrastruktur di wilayah perdesaan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dipastikan tidak bisa terpenuhi semuanya. Hal tersebut karena ada penyesuaian akibat pemotongan Dana Desa(DD) dari dana Transfer Ke Daerah (TKD).
Samsudin "Doyok", Ketua Umum Paguyuban Kades Hamong Projo Kabupaten Semarang, mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Desa dari TKD mencapai Rp 31 miliar.
"Pasti pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak, karena memang dengan efisiensi ini akan ada penghematan," ujarnya usai pengukuhan pengurus Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo periode 2025-2028 di Rest Area Sumogawe Valley, pada Senin (27/10/2025).
Ditambahkan, bahwa dengan adanya pemangkasan DD dari TKD akan berakibat pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini akan berdampak kepada rencana pembangunan insfrastruktur di desa.
Selain itu, DD yang tersisa juga akan digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih dan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat.
"Ini kan harus disikapi, ada penyesuaian juga agar program dari pusat, provinsi, dan kabupaten selaras," tutur Samsudin yang biasa dipanggil Doyok kepada wartawan.
Ia juga memperkirakan bahwa pengurangan dana yang berdampak pada pembangunan infrastruktur akan memicu protes dari masyarakat.
Hal ini mengingat sebelumnya telah ada usulan pembangunan melalui musyawarah dusun dan Musrenbangdes.
"Memang yang mengajukan pembangunan infrastruktur banyak, karena itu nanti kita beri pemahaman ke masyarakat. Kami harus siap menerima protes, melalui BPD dan musyawarah desa, disampaikan bahwa pengurangan ini dari pusat, APBDes disusun ulang untuk penyesuaian," kata Kades Sendang Kecamatan Bringin tersebut.
Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap agar Hamong Projo semakin kompak dan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Termasuk juga menjaga kondusifitas Kabupaten Semarang untuk percepatan pembangunan, sinergisitas dibangun dengan baik. Kita diskusi juga untuk kebijakan dan penggunaan anggaran agar berjalan baik," ungkap Ngesti.
Sebelumnya, Ngesti juga menyampaikan bahwa pengurangan TKD untuk Dana Desa mencapai Rp 31 miliar. "Ini sedang kita rumuskan strategi penghematannya, diskusi dengan tim dari eksekutif dan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, termasuk dari komisi dan fraksi," ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Diskusi tersebut melibatkan Hamong Projo sebagai organisasi kepala desa, Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsekdesi), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). "Kami juga mengundang penerima hibah, baik yang hibah kemasyarakatan maupun hibah sosial," tambah Ngesti. (*)
0 Komentar