Komitmen bersama tersebut ditandatangani dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).
Reporter:Laela A
SEMARANG,KABARKS.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menyepakati skema penyerapan telur dan daging ayam lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan ini mengikat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membeli langsung dari asosiasi dan koperasi peternak rakyat dengan harga acuan tertinggi demi menjaga stabilitas pasar.
Komitmen bersama tersebut ditandatangani dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).
Langkah teknis ini diambil untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku MBG.
Ada tiga poin utama dalam kesepakatan tersebut:
Menu Mingguan:
Menu MBG di Jawa Tengah wajib menggunakan telur dua kali dan daging ayam dua kali dalam sepekan.
Standar Pasokan: Asosiasi dan koperasi peternak siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.
Harga Acuan: Pembelian langsung dilakukan kepada koperasi peternak rakyat dengan harga Rp26.000 per kilogram untuk telur dan Rp35.000 per kilogram untuk daging ayam karkas (setara Rp20.000 per kilogram berat hidup).
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa seluruh SPPG di Jawa Tengah wajib menaati aturan rantai pasok ini. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari program nasional ini berputar di dalam daerah.
"SPPG harus membeli pasokan dari peternak Jawa Tengah. Kami juga melindungi harga di tingkat peternak agar tidak terjadi ketimpangan harga di lapangan," ujar Taj Yasin.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menambahkan bahwa komitmen ini merupakan momentum untuk menyeragamkan menu MBG yang sebelumnya masih berbeda antar-SPPG.
BGN akan mengawasi jalannya program dan menertibkan SPPG yang membeli di bawah harga acuan.
"Langkah ini juga menjadi intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga telur dan ayam yang saat ini tertekan akibat produksi yang melimpah," kata Tengku.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng, Suwardi, menyebut program ini berpotensi menyerap 7 hingga 8 persen dari total produksi telur di Jateng.
Saat ini, Jateng mengalami surplus produksi telur dengan total luaran mencapai 2.200 ton per hari, sementara kebutuhan daerah hanya 1.400 ton per hari.
"Jika sekitar 4.000 dapur SPPG di Jateng serentak menggunakan telur dua kali seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton telur per minggu," jelas Suwardi.
Dari sektor pedaging, Ketua Pinsar Jawa Tengah, Susilo, berharap penyerapan MBG dapat menyelamatkan peternak dari kerugian akibat kelebihan pasokan (over supply).
Saat ini, harga ayam hidup di kandang jatuh ke angka Rp17.000, berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp20.000.
Melalui komitmen tata kelola yang baru ini, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah diharapkan mampu berjalan selaras: memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi peternak lokal.(*)
0 Komentar